SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima langsung perwakilan warga dari delapan daerah dalam audiensi yang digelar di kantornya, Senin (20/7/2026). Forum yang diinisiasi oleh elemen masyarakat “Jateng Guyub” ini menjadi ruang penyampaian aspirasi yang sebagian besar telah berlangsung lebih dari satu dekade.
Perwakilan warga yang hadir berasal dari Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, Kota Semarang, serta perwakilan buruh. Mereka menyampaikan sederet persoalan yang dinilai belum memperoleh penyelesaian dari pemerintahan sebelumnya.
Konflik Tambang dan Semen di Kendeng Jadi Sorotan
Salah satu isu utama yang mengemuka adalah konflik tambang dan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang. Perwakilan masyarakat Rembang, Joko Priyanto, mengatakan aktivitas pertambangan, baik yang berizin maupun ilegal, dinilai semakin masif dan berdampak terhadap kondisi lingkungan.
“Saat ini pemerintah Pak Luthfi mewarisi konflik dari gubernur sebelumnya. Mau tidak mau, kami meminta persoalan itu diselesaikan,” ujar Joko Priyanto.
Petani Tebu Blora Terdampak Berhentinya PG GMM
Dari Blora, masyarakat menyoroti berhentinya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM). Akibat pabrik berhenti beroperasi, petani terpaksa mengirim hasil panen ke luar daerah dengan biaya distribusi yang lebih tinggi sehingga mengurangi pendapatan mereka.
Menanggapi hal ini, Gubernur Ahmad Luthfi mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian untuk mencari solusi. “Saya harus punya bahan agar persoalan petani tebu Blora bisa terselesaikan,” tegasnya.
Buruh Laporkan Dugaan Pelanggaran Hak Pekerja
Perwakilan buruh yang hadir dalam audiensi menyampaikan dugaan pelanggaran hak-hak pekerja. Mereka menyoal pembayaran upah di bawah ketentuan hingga dugaan penghambatan pembentukan serikat pekerja di sejumlah perusahaan.
Gubernur: Rumah Gubernur Adalah Rumah Rakyat
Menanggapi seluruh aspirasi, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, setiap masukan harus menjadi dasar evaluasi sekaligus tindak lanjut pemerintah.
“Rumah gubernur adalah rumah rakyat. Jadi siapa pun boleh datang dan menyampaikan. Apa yang disampaikan masyarakat patut kita dengarkan, patut kita lihat, dan patut kita kerjakan,” kata Luthfi.
Ia menjelaskan, seluruh persoalan akan dipetakan sesuai kewenangan masing-masing. Masalah yang menjadi kewenangan Pemprov Jateng akan segera ditindaklanjuti, sementara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Jalan Provinsi Jadi Prioritas Penanganan
Untuk persoalan infrastruktur, Luthfi memastikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menjadi prioritas penanganan dan akan dituntaskan. Menutup dialog, ia menegaskan setiap persoalan yang disampaikan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan hasil audiensi, tetapi harus ditindaklanjuti hingga menghasilkan solusi yang nyata.
