SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah buka suara soal masih banyaknya sekolah rusak yang belum tersentuh perbaikan. Sekda Sumarno menyebut kapasitas fiskal daerah yang terbatas menjadi kendala utama, ditambah proses penentuan prioritas yang belum tepat sasaran.
“Kalau bicara soal kendala anggaran, yang namanya kapasitas fiskal tentu ada batasannya bagi kita semua. Hanya saja, mungkin penentuan skala prioritasnya yang belum sepenuhnya presisi, sehingga masih ada beberapa yang tertinggal dari program penanganan,” ujar Sumarno di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (28/7/2026).
Fokus Rehabilitasi Baru untuk Sekolah Rusak Berat
Sumarno menjelaskan, data kondisi sekolah di Jawa Tengah sudah dikelompokkan berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga berat. Namun karena anggaran terbatas, Pemprov memilih memprioritaskan perbaikan untuk bangunan yang masuk kategori rusak berat.
“Di dalam data tersebut terdapat klasifikasi kondisi sekolah, mulai dari rusak ringan, rusak berat, dan sebagainya. Fokus program dari APBD Provinsi adalah menangani kondisi-kondisi sekolah yang rusak berat secara bertahap,” jelasnya.
Meski begitu, Sekda belum bisa merinci jumlah pasti SMA maupun SMK yang mengalami kerusakan. Ia mengatakan data detail ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. “Saya kebetulan tidak memegang datanya, mungkin Dinas Pendidikan yang lebih tahu,” pungkasnya.
Pendataan Sudah Dilakukan, Koordinasi dengan Pemkab/Pemkot Diperkuat
Sumarno menegaskan, Pemprov selama ini telah melakukan pendataan kondisi sekolah sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi, baik yang dibiayai APBD maupun diusulkan ke pemerintah pusat. Ia mengingatkan, pendataan SD dan SMP merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara SMA dan SMK berada di bawah Pemprov.
“Sebenarnya terkait kondisi sekolah-sekolah, kami sudah mengidentifikasi dan selalu melakukan pendataan. Karena untuk mengusulkan program rehabilitasi sekolah ke pusat, tentu harus melalui identifikasi terlebih dahulu,” tutur Sumarno.
Menyinggung temuan sekolah yang belum masuk prioritas seperti SDN Tanggirejo, Sekda memastikan akan segera berkoordinasi agar ada tindak lanjut. “Memang kalau ada kasus kemarin yang mungkin agak terlewat, tentu saja hal ini akan dikoordinasikan agar kondisi sekolah yang rusak tersebut segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Viralnya kondisi SDN Tanggirejo, Grobogan, beberapa waktu lalu menjadi pemicu publik mempertanyakan penanganan sekolah rusak di Jawa Tengah. Pengakuan Sekda soal keterbatasan fiskal dan prioritas yang belum presisi ini menjadi jawaban awal atas sorotan tersebut.
