Salatiga – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital (Diskomdigi) terus mendorong penguatan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam percepatan implementasi pemerintahan digital. Upaya ini difokuskan pada penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang terintegrasi, efektif, serta efisien.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jateng, Dhoni Widianto, saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Sinkronisasi Implementasi Pemerintahan Digital di Jawa Tengah, yang digelar di Salatiga, 11–12 Februari 2026.
Menurut Dhoni, transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan keterbukaan informasi publik. Langkah ini juga sejalan dengan visi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital di wilayahnya.
Salah satu wujud nyata yang telah dilakukan Pemprov Jateng adalah menghadirkan superapps JNN, yang menyediakan berbagai layanan publik dalam satu aplikasi, mulai dari layanan kesehatan, pencarian kerja, hingga informasi ketersediaan kamar rumah sakit. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah dari mana saja.
Sekretaris Diskomdigi Jateng, Dikki Rulli Perkasa, menekankan pentingnya harmonisasi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota sejak tahap perencanaan program. Sinkronisasi diperlukan agar proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, serta sistem keamanan informasi dapat terintegrasi dan saling terhubung secara optimal.
Ia menambahkan, keterpaduan tersebut mencakup tata kelola keterbukaan informasi, publikasi, pemanfaatan infrastruktur teknologi, keamanan siber, hingga integrasi data dan aplikasi. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan tercipta efisiensi dan efektivitas dalam mendukung pembangunan Jawa Tengah.
Dalam implementasinya, Diskomdigi Jateng juga tengah mengembangkan Asisten Virtual berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mempermudah akses layanan publik. Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital, Iswahyudi, menjelaskan bahwa model ini dapat menjadi referensi bagi kabupaten/kota untuk mengembangkan AI Virtual Assistant dengan karakteristik masing-masing daerah.
Pemanfaatan AI juga telah diterapkan di Kota Semarang melalui Artificial Intelligence Solusi Sampah (AiSSa). Sistem ini memanfaatkan CCTV yang beroperasi 24 jam di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk memantau kondisi secara real time, termasuk mendeteksi penumpukan sampah dan mengirimkan notifikasi kepada petugas terkait.
Meski demikian, Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi, Satryo Suryantoro, mengingatkan pentingnya penguatan keamanan siber dan perlindungan informasi dalam setiap sistem elektronik. Menurutnya, perlindungan tidak hanya berfokus pada perangkat, tetapi juga pada keamanan sosial di ruang digital dari potensi manipulasi, termasuk penyalahgunaan teknologi seperti deepfake.
Karena itu, pengembangan pemerintahan digital di Jawa Tengah harus diimbangi dengan peningkatan literasi siber serta kemampuan deteksi dini terhadap ancaman digital, guna menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.