Kudus – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggalakkan gerakan pembangunan sumur resapan sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi genangan air. Upaya ini dinilai sebagai solusi sederhana dan terjangkau yang memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan sekaligus menjaga daya tahan infrastruktur jalan di wilayah Jateng.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan sumur resapan sebenarnya telah memiliki landasan hukum melalui peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur kawasan permukiman. Namun, pengawasannya dinilai belum berjalan optimal. Oleh karena itu, pemerintah kini memperketat implementasinya, termasuk dengan mengintegrasikan syarat sumur resapan dalam perizinan bangunan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau pembangunan sumur resapan di Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Sukun Wartono Indonesia.
Ke depan, penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diharapkan mewajibkan adanya sumur resapan atau biopori. Ketentuan tersebut sebenarnya sudah diatur dalam regulasi yang berlaku, namun kini akan ditegakkan secara lebih konsisten agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Pemerintah juga mengajak berbagai pihak, termasuk sektor swasta melalui program CSR, untuk turut berpartisipasi. Pasalnya, pembangunan sumur resapan tidak memerlukan biaya besar. Bahkan, pemanfaatan bahan bekas seperti drum atau sisa aspal dapat menjadi alternatif yang mudah diterapkan oleh warga.
Taj Yasin optimistis langkah ini mampu menekan genangan air yang kerap menjadi penyebab kerusakan jalan. Dengan berkurangnya genangan, usia jalan desa, kabupaten, hingga provinsi diharapkan lebih panjang, terutama saat musim hujan.
Gerakan ini juga akan disertai edukasi kepada masyarakat melalui pemerintah desa hingga kabupaten. Sosialisasi dinilai penting agar warga memahami manfaat serta teknik pembuatan sumur resapan yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing.
Selain itu, pemerintah menginstruksikan dinas terkait untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi guna memetakan wilayah prioritas pembangunan sumur resapan di Jawa Tengah. Pemetaan tersebut mencakup kebutuhan kedalaman dan jenis sumur, mulai dari biopori sederhana hingga konstruksi dengan spesifikasi tertentu.
Dukungan swasta mulai terlihat, salah satunya dari PT Sukun Wartono Indonesia yang telah membangun sumur resapan di sejumlah titik, termasuk area lapangan yang sebelumnya rawan tergenang. Dengan adanya fasilitas tersebut, air hujan dapat langsung meresap ke tanah sehingga tidak menggenang dan merusak fasilitas sekitar.
Pemerintah berharap gerakan ini terus meluas sebagai langkah bersama menjaga lingkungan, mengurangi banjir lokal, dan melindungi infrastruktur jalan dari dampak genangan air.
Direktur Utama PT Sukun Wartono Indonesia, Yusuf Wartono, menyatakan partisipasi perusahaan dalam pembangunan sumur resapan merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap kolaborasi positif antara dunia usaha dan pemerintah dapat terus terjalin.
Adapun sumur resapan yang dibangun memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter dengan dua bis beton berdiameter 60 sentimeter, dengan biaya kurang dari Rp1 juta per unit. Diharapkan, fasilitas ini menjadi solusi efektif dalam mengatasi genangan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.